LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana, agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksiannya secara bebas, tidak mendapatkan ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan apa saja yang dapat dimohonkan ?
1. Perlindungan Fisik
2. Pemenuhan Hak Prosedural
3. Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial
4. Restitusi
5. Kompensasi

Tindak Pidana yang menjadi prioritas perlindungan :
1. Pelanggaran HAM yang berat
2. Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Terorisme
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Penyiksaan dan Penganiayaan berat
6. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
7. Tindak Pidana Seksual terhadap perempuan dan Anak
8. Tindak Pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban
dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya