LPSK - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

30 Mar 2015

"LPSK HARAP PEMERINTAH DAERAH PERHATIKAN HAK KORBAN KEJAHATAN"

Ditulis oleh Publisher

Doc : Photo LPSK

PERS RELEASE

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR: 016/PR/LPSK/III/2015

"LPSK HARAP PEMERINTAH DAERAH PERHATIKAN HAK KORBAN KEJAHATAN"

(LPSK, JAKARTA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditugaskan untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban, saksi pelaku, pelapor, dan saksi ahli. Selain itu, LPSK juga diberikan mandat untuk memberikan bantuan rehabilitasi psikososial kepada para korban kejahatan.

Ketua LPSK, Abdul Harus Semendawai, dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di Pekabaru Riau, Kamis (12/3), mengatakan bahwa pemberian bantuan melalui LPSK tersebut, merupakan salah satu hak dari seorang saksi korban kejahatan yang kemudian diwujudkan dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemberian bantuan rehabilitasi tersebut, didasarkan adanya kesadaran bahwa pada proses peradilan pidana, fokus perhatian tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban kejahatan, yang menderita atas terjadinya peristiwa pidana tersebut,” ujar Semendawai.

Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Lebih lanjut, Wakil Ketua LPSK, Askari Razak menjelaskan, bahwa korban yang berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial ini, berdasarkan undang-undang, terbatas pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terrorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. “bahwa tidak semua kasus kejahatan dapat dimohonkan perlindungan dan bantuan ke LPSK, tapi hanya terbatas pada kasus-kasus prioritas, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Askari, mempertegas.

Terkait pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban kejahatan tersebut, Askari mengatakan bahwa kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat sangat dibutuhkan, “karena LPSK sifatnya hanya sebagai fasilitator untuk kemudian dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait, agar kebutuhan saksi dan korban dapat terpenuhi,” katanya.

Askari mengambil contoh nyata di wilayah Kota Palu, yang mana pemerintah kotanya membuat Peraturan Daerah tentang pengakuan terhadap hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam salah satu ketentuannya memberikan bantuan berupa tempat tinggal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

“LPSK sangat mengapresiasi dan mengharapkan hal tersebut dapat dicontoh oleh wilayah lainnya, tentunya hal ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada saksi dan korban sehingga hak-haknya yang terlanggar dapat dipulihkan kembali,” ujar Askari.

Artikel Lainnya

"LPSK Lindungi Hak PNS Saksi Korupsi di Klungkung Bali"

"LPSK Lindungi Buruh Terkait Dugaan Daur Ulang Makanan Di Medan"

"Perluas Jangkauan Layanan, LPSK Gandeng Universitas dan Media"

"LPSK: “Perlu Strategi Khusus Berantas Kejahatan Transnasional Terorganisir”"

"Catatan Akhir Tahun 2009 dan Prediksi Awal Tahun Mengenai Kondisi Saksi dan Korban di Indonesia "

Ada 0 komentar untuk artikel ini

Anda diwajibkan login dahulu sebelum mengisi komentar

SELAMAT DATANG

KALENDER KEGIATAN

12

The Third Meeting of The ASEAN Network for Witness…

16

Kegiatan Diklat Satgas LPSK

05

LPSK Usahakan Ganti Rugi Untuk Korban Terorisme…

FORUM DISKUSI UMUM

CETAKAN LPSK

VIDEO LPSK

GALERI

"LPSK HARAP PEMERINTAH DAERAH PERHATIKAN HAK KORBAN KEJAHATAN"

Artikel Lainnya

ALAMAT

KEYWORD

LOGIN MEMBER

Ingatkan Saya	Lupa Password