Doc : Photo LPSK

(Jakarta, 10 Oktober 2013) Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menilai terdapat kesalahan fundamental mengenai definisi kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia pada PP Nomor 44 Tahun 2008 yang bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penilaian Ketua LPSK, pengertian kompensasi dalam PP tersebut adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

"Berarti, kompensasi baru dapat dijalankan dengan menggantungkan ada tidaknya pelaku dan/atau mampu atau tidaknya pelaku untuk memberikan ganti rugi," ungkap Ketua LPSK di Jakarta, Kamis (10/10).

Padahal Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tegas menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki dua hak eksklusif. Yaitu, hak atas kompensasi dan pemberian bantuan, selain hak untuk mengajukan restitusi kepada pelaku kejahatan.

"Tentu ini tidak sebangun dengan konsep dan prinsip hukum hak asasi manusia, yaitu negara wajib memberi perlindungan dan jaminan kepada korban secara maksimal dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, cermat, cepat, dan memberikan kepuasan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ungkap Ketua LPSK.

Pasal 5 UU PSK menyatakan, perlindungan utama yang diperlukan adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam proses perkara yang berjalan. Pasal 7 mengatur hak atas kompensasi dan restitusi.

"Pasal 6 secara khusus menyebutkan korban pelanggaran hak asasi manusia berhak pula atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial," ungkapnya.

Ketua LPSK mengungkapkan, kelemahan konseptual  dalam peraturan perundangan mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat akan berimplikasi buruk bagi pelaksanaan perlindungan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

"Aspek prosedural akan mengacu pada hukum materiilnya. Kondisi ini menjadi tantangan untuk memacu semua pihak untuk memperbaiki dan memberikan sumbangsih terbaik dalam upaya perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan keadilan bagi korban," kata Ketua LPSK. (humas)