Mataram, 6 – 7 Oktober 2010, Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran penting seluruh unsur terkait, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat dan pemerintah. Perspektif kitab hukum acara pidana Indonesia yang berfokus pada perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dinilai belum mengakomodir kebutuhan perlindungan terhadap saksi dan korban. Padahal dalam pelaksanaannya, saksi memegang peran penting dalam pengungkapan kebenaran dalam rangka penegakan hukum.  Intervensi, intimadasi dan berbagai ancaman terhadap saksi dan korban berakibat pada enggannya orang untuk menjadi saksi atau pelapor. Oleh karenanya, lahir Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang melengkapi berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban.

File lengkap format PDF dapat diunduh dengan cara klik di sini