Doc : Photo LPSK

(Jakarta, 10 Oktober 2013) Seiring meningkatnya jumlah permohonan yang masuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2013, LPSK dinilai perlu menentukan prioritas kasus mana yang perlu dilindungi."Pada semester 3 tahun 2013, jumlah permohonan yang masuk ke LPSK mencapai 1449 pemohon, angka ini meningkat signifikan dibanding tahun  sebelumnya," ungkap Juru Bicara Maharani Siti Shopia.

Anggota Komisi III DPR RI, KH. Bukhori, Lc,MA mengatakan, LPSK sebaiknya memprioritaskan penanganan kasus kejahatan besar dan terorganisir dengan total kerugian negara lebih dari 1 Milyar, dengan begitu, kerja LPSK akan lebih fokus, dan terukur.

"Di periode kedua ini, sebaiknya LPSK lebih memprioritaskan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan besar dan terorganisir, terutama yang jumlah kerugian negaranya mencapai lebih dari 1 milyar," ungkap Bukhori di sela acara Focus Group Discussion (FGD) bertema prospek perlindungan whistleblower dan Justice Collaborator dalam revisi undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di hotel Santika Bogor, Rabu (09/10).

Menanggapi hal tersebut, Taslim, Anggota Komisi III DPR RI berpendapat lain, menurutnya, LPSK justru harus memprioritaskan penanganan kasus pidana yang melibatkan orang miskin dan kaum rentan (perempuan dan anak)."Justru rakyat miskin dan kaum rentan itu lah yang paling penting dan membutuhkan perlindungan LPSK. Mereka justru tidak pernah tersentuh dan kerap diabaikan aparat penegak hukum," ungkap Taslim.

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan, kehadiran dan peran LPSK, sejatinya dapat mengisi kekosongan hukum yang selama ini tak pernah terjangkau aparat penegak hukum lainnya.

Otong Abdurrahman, Anggota Komisi III DPR RI mengatakan peran Justice Collaborator dan Whistleblower harus diprioritaskan masuk dalam perubahan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban."Saya dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa siap dan akan mengawal pembahasan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam pembahasan di DPR nanti," ungkap Otong.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya mengapresiasi berbagai masukan dan pendapat para Anggota komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja LPSK selama ini."Pendapat dan masukan para anggota dewan yang terhormat ini merupakan masukan yang sangat berarti bagi pengembangan LPSK ke depan," ungkap Ketua LPSK.

Kendati demikian, Ketua LPSK mengatakan pihaknya kedepan akan menetapkan prioritas penanganan kasus, terutama untuk kasus-kasus kejahatan luar biasa dan terorganisir."Selama ini LPSK telah menetapkan prioritas penanganan kasus sesuai ketentuan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2006, namun sayangnya jumlah saksi, korban dan pelapor yang mengajukan permohonan perlindungan dalam kasus prioritas tersebut, masih relatif sedikit. Untuk itu perlu indikator dan sasaran yang jelas dalam menentukan prioritas kasus yang ditangani LPSK kedepan, sehingga kinerja LPSK lebih efektif dan tepat sasaran," ungkap Ketua LPSK.

Humas LPSK
Maharani Siti Shopia, S.H. (08111683804)