Sepakat! LPSK KPK Perkuat Kerja Sama

31 January 2020 , Ditulis Oleh : Publisher


JAKARTA — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI), Rabu (29/01/2020). Selain bersilaturahmi, kedua lembaga sepakat memperkuat kerja sama ihwal perlindungan saksi kasus korupsi. Lembaga antirasuah ini juga memastikan akan terus berkolaborasi dengan LPSK, bilamana ada saksi kasus korupsi yang butuh perlindungan. 

Rombongan KPK yang dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri tiba di kantor LPSK pada pukul 10.15 WIB, langsung disambut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Tampak seluruh komisioner beserta beberapa pejabat struktural KPK ikut hadir ke LPSK. Tak mau kalah, seluruh Pimpinan LPSK pun tampak hadir menyambut kedatangan para komisioner KPK yang belum lama dilantik. Pertemuan pun digelar dan berlangsung sekitar 90 menit.

“Sebuah kehormatan buat kami mendapatkan kunjungan hari ini. Alhamdulillah kita sekarang dapat bertemu di sini. Sebab, selama ini kok rasanya, selain geografis yang jauh, kami juga merasa kurang mengenal pimpinan KPK yang baru,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo mengawali pertemuan.

Dalam kata pengantarnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, LPSK merupakan lembaga ke-13 yang disambangi dalam rangkaian roadshow Pimpinan KPK yang baru. Firli membeberkan sejumlah alasan mengapa KPK datang ke sejumlah lembaga. Selain baru dilantik, Pimpinan KPK sangat menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dikerjakan oleh KPK sendirian, namun perlu sinergisitas dengan lembaga lain. “Salah satu alasan mengapa melakukan kunjungan ke kantor ini, karena kami tahu, pemberantasan korupsi tidak lepas dari tugas LPSK melindungi saksi-saksi,” kata Firli.

Dalam pertemuan ini, kedua lembaga berupaya mencari titik temu beberapa isu yang kerap kali menjadi persinggungan dalam praktik di lapangan, di antaranya terkait kewenangan pemberian perlindungan kepada saksi dan pelapor dalam kasus korupsi. Pasalnya, kewajiban melindungi saksi tertera dalam dua undang-undang, yakni dalam UU KPK dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun begitu, Pimpinan KPK bersepakat akan menyerahkan urusan saksi atau pelapor kasus-kasus korupsi yang membutuhkan perlindungan kepada LPSK, lantaran dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, secara tegas memberikan mandat kepada LPSK untuk melakukan perlindungan baik kepada saksi, pelapor maupun ahli.

Bahasan lain yang tidak kalah menarik adalah soal penetapan justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi. Persoalan ini menjadi perhatian kedua lembaga, karena meskipun sudah tegas diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, pada praktiknya kerap timbul problem akibat banyak lembaga, selain LPSK, yang ikut menetapkan atau merekomendasikan seseorang menjadi JC.

Tanggapan menarik tentang penetapan JC diutarakan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Menurutnya, penetapan seorang tersangka yang menjadi seorang JC seharusnya dikembalikan kepada LPSK. Dirinya mengisahkan secara gamblang akar aturan tentang JC bersumber pada Pasal 37, Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2006. Pasal 37 dalam konvensi tersebut mengatur kerja sama seseorang dengan penegak hukum. “Inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan utama lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006,” ungkap Nawawi.

Nawawi secara tegas mengatakan lembaga yang diberikan amanat untuk memberikan rekomendasi seorang tersangka korupsi menjadi JC adalah LPSK. Rekomendasi inilah yang akan menjadi pegangan bagi jaksa untuk menunda penuntutan serta hakim untuk mengurangi hukuman dalam proses peradilan. Menurutnya, rekomendasi LPSK akan mengurangi beban kerja hakim dan jaksa KPK itu sendiri.

Di akhir pertemuan, kedua lembaga bersepakat untuk me-review Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah ada antarkedua lembaga, apakah masih relevan dengan perkembangan yang terjadi serta disesuaikan dengan pokok-pokok pikiran pertemuan hari ini. “Mudah-mudahan ke depan, penandatanganan kerja sama segera terlaksana sembari kita mengevaluasi MoU yang sudah ada,” pungkas Hasto.

HUMAS LPSK




  Komentar

Related Post

TP Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020

TP Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020

Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020