Temui Menpan RB, Pimpinan LPSK Usulkan Jabatan Fungsional Baru

19 February 2020 , Ditulis Oleh : Fakhrul Hakiki


JAKARTA – Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di kantornya di Jakarta Selatan, Selasa (18/2-2020). Ada sejumlah agenda yang dibahas antara lain tentang Perwakilan LPSK di Yogyakarta dan Medan yang siap beroperasi, serta usulan dua jabatan fungsional baru di lingkungan LPSK RI.

 

Pimpinan LPSK RI dipimpin langsung Ketua Hasto Atmojo Suroyo didampingi para wakil ketua, yaitu Edwin Partogi Pasaribu, Antonius Wibowo, Maneger Nasution dan Achmadi, serta Sekretaris Jenderal (Sesjen) LPSK Noor Sidharta. Sedangkan Menteri PAN RB didampingi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini

 

“LPSK sudah mengusulkan jabatan fungsional Pengelola Perlindungan Saksi dan Korban dan jabatan fungsional Penghitung Kerugian Saksi dan Korban kepada Kementerian PAN RB, yang saat ini sudah masuk pada tahapan finalisasi. Kami berharap Kementerian PAN RB dapat memberikan persetujuan terhadap usulan jabatan fungsional tersebut,” ujar Ketua LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo.

 

Pembahasan selanjutnya terkait keberadaan LPSK Perwakilan Daerah. Pada kesempatan itu, Ketua LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan terima kasih sekaligus melaporkan kepada Menteri PAN RB bahwa pada tahun 2020, akan ada dua kantor perwakilan yang mulai beroperasi, yakni Perwakilan LPSK Provinsi Yogyakarta dan Sumatera Utara.

 

Untuk kedua kantor perwakilan itu, sarana dan prasarana operasional kantor telah siap dimana bangunan fisik kantor dan sumber daya manusia (SDM) telah tersedia. Hal itu berkat atensi serta dukungan konkrit dari masing-masing pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan. “Untuk menjangkau layanan yang lebih luas, LPSK akan mengusulkan penambahan kantor perwakilan di NTT, Babel, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua kepada Kementerian PAN RB,” kata Hasto lagi.

 

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada prinsipnya mendukung upaya LPSK memberikan layanan dengan jangkauan di seluruh Indonesia. Hanya saja, faktor kesiapan dari aspek dukungan SDM, anggaran, sarana dan prasarana serta data kasus kejahatan dari masing-masing wilayah, harus dipenuhi oleh LPSK sebelum mengajukan izin pembukaan kantor perwakilan ke Kementerian PAN RB.

 

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan perlunya dukungan dari pemerintah daerah dimana kantor perwakilan itu akan dibuka. Ke depan, bila aspek-aspek pendukung sudah terpenuhi, Kementerian PAN RB siap memberikan dukungan penuh serta memberi izin pembukaan kantor perwakilan di wilayah yang sudah disebutkan sebelumnya.

 

HUMAS LPSK





  Komentar

Related Post

TP Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020

TP Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020

Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020