Wapres Apresiasi Kinerja LPSK

13 March 2020 , Ditulis Oleh : irfan maulana


Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada LPSK atas kinerja dalam memberikan layanan program perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Apresiasi disampaikan setelah Wapres mendengar laporan capaian LPSK yang disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

"Kami mencatat LPSK telah memberikan ribuan bentuk layanan kepada saksi dan korban dalam kurun waktu 2016-2019, untuk itu kami pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas capaian-capain itu. Tentu kami sangat bangga atas prestasi LPSK" ujar Wapres pada saat menerima rombongan pimpinan LPSK di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis Sore (12/3). 

Sebelumnya, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, menjelaskan tentang LPSK dan melaporkan kegiatan yang telah dikerjakan oleh lembaga yang dipimpinnya.

“LPSK adalah lembaga struktural yang dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006, dan kami mendapatkan mandat untuk menangani perlindungan pada para saksi dan korban. Setelah Undang-Undang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 kewenangan kami ditambah jenis tindak pidana diantaranya penambahan untuk tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan perempuan” papar Hasto.

Lebih jauh Hasto menerangkan bahwa sejak tahun 2012, LPSK juga menangani pemulihan kepada para korban tindak pidana pelanggaran berat masa lalu yang saat ini sudah 3.000 orang mendapat pelayanan dalam bentuk bantuan rehabilitasi medis. LPSK juga melayani kasus-kasus yang direkomendasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) antara lain seperti kasus Tanjung Priok, kasus Aceh, dan kasus kehilangan orang (aktivis). Layanan yang diberikan diantaranya adalah layanan rehabilitasi medis dan psikologi.

“Tahun 2012 juga menangani pemulihan kepada para korban tindak pidana pelanggaran berat masa lalu, 3.000 orang yang kami dilayani untuk pemulihannya dalam bentuk bantuan rehabilitasi medis,” jelasnya.

Selain yang Hasto sampaikan, masih terdapat beberapa agenda dan isu yang LPSK sampaikan kepada Wapres dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit. Diantaranya terkait percepatan penerbitan perubahan PP No 7 tahun 2018, isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, rencana pembayaran kompensasi kepada korban terorisme, anggaran LPSK, karut marut jaminan BPJS, hingga status kepegawaian pegawai Non ASN di lingkungan LPSK. 

Menanggapi deratan isu yang disampaikan oleh LPSK, Wapres mengatakan bahwa pemerintah akan mendukung sepenuhnya kelembagaan LPSK sesuai dengan kemampuan negara. Untuk isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Wapres berharap LPSK lebih berperan dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak. Selain itu Wapres akan juga akan mendukung melalui penguatan kebijakan dan regulasi. 

Terkait perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Wapres menyampaikan akan memberikan dukungan untuk percepatan penyelesaian perubahan tersebut. Sedangkan untuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menghapus jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang, Wapres menjelaskan hal tersebut masih perlu dikaji ulang.

“Mengenai percepatan penetapan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Kantor Wakil Presiden akan memberikan dukungan. Terkait Perpres Nomor 82, ini sedang dikaji kaji untuk memastikan bahwa hak-hak korban sebagai warga negara tetap terpenuhi,” ujar Wapres. Sedangkan Untuk persoalan pegawai LPSK, diakui hal tersebut juga menjadi persoalan di beberapa instansi, untuk itu Wapres akan menanyakan hal tersebut kepada Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

Hadir bersama Ketua LPSK, 4 orang wakil ketua LPSK Achmadi, Livia Iskandar, Manager Nasution, Susilaningtias, Sekjen LPSK Noor Sidharta dan Tenaga Ahli Rully Novian. 

Sementara Wapres didampingi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Mohammad Iqbal




  Komentar

Related Post

TP Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020

TP Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020

Perdagangan Orang: LPSK Tegaskan Restitusi Adalah Hak Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 July 2020