Sinergisitas jadi Kekuatan dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

13 March 2020 , Ditulis Oleh : Fakhrul Hakiki


JAKARTA – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Penyelesaiannya pun menjadi sebuah tantangan, mengingat kompleksitasnya persoalan ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati punya tanggapan sendiri mengenai hal ini. Menurut Bintang, sinergisitas dari semua pemangku kepentingan akan menjadi sebuah kekuatan untuk menjawab persoalan ini.

Demikian disampaikannya saat menerima Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) Hasto Atmojo Suroyo bersama dua wakil ketua LPSK, Achmadi dan Livia Istania DF Iskandar di kantor Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis (12/3-2020).

Menteri PPPA Bintang Darmavati mengungkapkan, data yang dimiliki kementeriannya mencatat, lebih dari 9.948 kasus kekerasan menimpa anak Indonesia selama tahun 2019. Bahkan, lebih dari 7.000 kasus merupakan kekerasan seksual atau sekitar 44%.

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan, 85% dari 7.000 kasus yang tercatat, merupakan kekerasan dalam rumah tangga. “Kerja sama perlu ditingkatkan. Kami juga imbau pemimpin daerah untuk membuat kebijakan, karena mereka (korban) itu kan, warga mereka juga,” tegas Bintang.

Dalam pertemuan itu, Ketua LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo mengakui, permohonan perlindungan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat lebih dari 100%. Kenaikan itu ditegaskan Hasto, bisa dilihat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

“Dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, mekanisme hukum kita belum terlalu berpihak pada korban. LPSK juga menyayangkan pemerintah yang tidak selalu melibatkan LPSK dalam penanganan persoalan ini, termasuk dalam hal rapat yang dipimpin presiden,” ujar Hasto.

Khusus kepada Menteri PPPA, Ketua LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo mengajak untuk bersama-sama mendorong adanya anggaran di kementerian/lembaga yang khusus diperuntukkan bagi korban kejahatan, baik dalam APBN maupun APBD.

“Pada banyak pengalaman, (pemerintah) daerah ingin membantu masyarakatnya yang jadi korban, tetapi mata anggaran untuk itu tidak ada. Jadi, pakai anggaran untuk masyarakat miskin, sementara korban tidak semua korban kejahatan masuk kategori miskin,” ungkap dia.

HUMAS LPSK





  Komentar

Related Post

LPSK – BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

29 May 2020

Gandeng Kemsos, LPSK Bagikan Paket Sembako untuk Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

22 May 2020

LPSK dan BNPT Perkuat Kerja Sama

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan…

19 May 2020