Restitusi Pertama di Bengkulu

26 June 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


BENGKULU—Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Lebong atas keberhasilannya dalam menuntut dan memberikan restitusi pada perkara kejahatan seksual yang korbannya adalah anak penyandang disabilitas. LPSK berharap keberhasilan pemberian restitusi ini dapat diteladani aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus serupa, khususnya di Provinsi Bengkulu.

“Keberhasilan ini merupakan yang pertama di tahun 2021, mengingat masih banyaknya korban kejahatan seksual di Provinsi Bengkulu,” ungkap Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo pada saat pemberian penghargaan kepada jajaran Kejati Bengkulu yang dipimpin Agnes Triani dan jajaran Kejari Lebong yang dikepalai Arief Indra Kusuma Adhi, Rabu (23/6-2021).

Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar menambahkan, apresiasi tersebut layak diberikan kepada jajaran Kejati Bengkulu mengingat tidak mudah mewujudkan restitusi bagi korban kejahatan. “Perlu koordinasi yang intens dan tepat waktu antara LPSK dan kejaksaan dalam menuntut restitusi agar hasilnya optimal,” ujar Livia seraya mengatakan, restitusi bagi korban kejahatan seksual dapat meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan-properti, penderitaan korban dan biaya perawatan medis serta psikologis.

Dalam catatan LPSK, sampai Mei 2021, terdapat sekitar 18 orang terlindung LPSK di Provinsi Bengkulu yang merupakan korban kejahatan seksual yang saat ini proses hukumnya masih berjalan. Kejahatan seksual terhadap anak dengan pelaku anak, cukup banyak terjadi dan membutuhkan penanganan khusus karena menyangkut penerapan hukum yang diatur khusus pula dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disamping itu, korbannya seringkali merupakan disabilitas. Selain itu, banyak pula kejahatan seksual yang pelakunya merupakan keluarga, seperti kakek, paman, ayah, kakak dan sebagainya. Hal ini membutuhkan perhatian khusus aparat penegak hukum, terutama berkaitan dengan kemungkinan pemberatan hukuman seperti diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

HUMAS LPSK




  Komentar

Related Post

Korban Terorisme Gunung Lawu dan Mako Brimob Terima Kompensasi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan…

8 September 2021

Kerja Sama dengan LPSK, Sri Sultan: Menjadikan DI Yogyakarta Entitas yang Lebih Humanis dan Berkeadi

YOGYAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban…

7 September 2021

Penghargaan “Garuda Pelindung”

Jakarta—Malam perayaan #13TahunLPSK dimeriahkan dengan…

2 September 2021