Temui Menkumham, Pimpinan LPSK Bahas Implementasi Restitusi

6 November 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


JAKARTA – Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipimpin Ketua Hasto Atmojo Suroyo bersama dua wakil ketua, Edwin Partogi Pasaribu dan Maneger Nasution, bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Kamis (4/11-2021).

Beberapa topik dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya tentang implementasi restitusi yang meski sudah diputuskan majelis hakim dalam putusannya, namun terdakwa memilih hukuman subsider sehingga menyebabkan pola restitusi belum berjalan maksimal.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan, saat ini Mahkamah Agung (MA) tengah memproses Peraturan MA tentang restitusi dan kompensasi. Jika perma tersebut jadi, akan menjadi tugas yang sangat besar bagi LPSK dalam hal penilaian restitusi maupun kompensasi.

Masih menurut Hasto, perhitungan restitusi yang diajukan ke jaksa juga belum maksimal. “Jadi yang diajukan oleh jaksa itu lebih sedikit, yang diputus oleh hakim lebih sedikit lagi, dan yang dibayarkan oleh pelaku, jauh lebih sedikit. Keadilan untuk korban belum tercapai,” ujar Hasto.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menambahkan, terkait restitusi, kelemahannya ada pada pelaku yang lebih memilih kurungan subsider daripada membayar restitusi karena lebih ringan. “Jadi, baik pelaku kaya maupun miskin, sama-sama memilih kurungan,” ungkap Edwin.

Dia mengusulkan, apakah memungkinkan jika pembayaran resitusi tersebut dirumuskan dalam peraturan baru nantinya, sehingga dalam putusan hakim, pelaku bisa murni membayar restitusi. “Kami sudah menghitung miliaran, namun minim sekali yang akhirnya mau membayar,” ujarnya.

Edwin juga menyinggung soal JC dijalankan LPSK sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada praktiknya, penyidik, jaksa dan hakim merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2011 dan PP No. 99 Tahun 2012. “Nah, PP 99/2012 kemarin baru dicabut. Berdasar pengalaman LPSK di lapangan, sebagian lapas lebih merujuk pada PP tersebut daripada Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang juga mengatur hak-hak narapidana bagi JC,” imbuh Edwin.

Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan akan mempelajari poin-poin yang disampaikan Pimpinan LPSK. Khusus terkait JC, akan disampaikan ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP). “Perlu intens komunikasi dengan Dirjen PP,” katanya.

HUMAS LPSK




  Komentar

Related Post

Tiga Anak Korban Kekerasan Terima Hak atas Restitusi Rp25.153.263

LAMPUNG SELATAN – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan…

1 April 2022

Pelatihan Self Love: Berdamai dengan Masa Lalu, Menyambut Diri yang Baru, Berdikari Jiwa Entreprener

BALI – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

29 March 2022

Pelantikan 33 CPNS LPSK: Semangat Baru Kerja Perlindungan Saksi dan Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 March 2022