Anak Korban Kekerasan Seksual di Depok Terima Restitusi

29 November 2021 , Ditulis Oleh : Fakhrul Haqiqi


DEPOK – Perjuangan panjang dalam mengupayakan hak atas restitusi anak korban kekerasan seksual di Depok, Jawa Barat, berbuah keberhasilan. Kedua anak korban akhirnya menerima restitusi atau ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang mereka derita.

Uang restitusi bagi anak korban diserahkan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo kepada perwakilan keluarga, disaksikan Kepala Kejari Depok Sri Kuncoro dan Kasi Pidum Kejari Depok Arief Syafrianto, bertempat di kantor Kejari Depok, Senin (29/11-2021).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung, selain dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 15 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara, pelaku juga dibebankan membayar restitusi. Pelaku sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonannya ditolak.

Kepada anak korban pertama, pelaku dibebankan membayar restitusi Rp6.524.000. Sedangkan kepada anak korban kedua, pelaku dibebankan membayar restitusi Rp11.520.639. Jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan restitusi yang diajukan LPSK ke pengadilan dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengatakan, pemenuhan hak atas restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Depok merupakan perjuangan panjang dari korban dan kuasa hukumnya, penuntut umum Kejari Depok dan LPSK. “Mudah-mudahan (keberhasilan) ini jadi penyemangat penanganan kasus di masa mendatang,” kata Anton.

Anton mengungkapkan, sepanjang tahun 2021, LPSK telah melakukan perhitungan restitusi sekitar Rp6 miliar untuk 170 korban. Dari perhitungan tersebut, persentase efektifitas penuntutan restitusi sekitar 70% pada triwulan satu dan dua.

“Efektifitas penuntutan restitusi penuntut umum berdasarkan perhitungan LPSK dibandingkan putusan hakim,” ungkap Anton seraya menambahkan, pembayaran restitusi kepada korban dari pelaku, relatif masih rendah, yaitu baru untuk empat perkara, terdiri dari kasus kekerasan seksual di Bengkulu dan Depok. Sementara dua perkara lainnya yaitu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Lebih lanjut Anton menjelaskan, perhitungan restitusi yang dilakukan LPSK, didasarkan pada komponen ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Hal itu sesuai mandat UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Keberhasilan dalam memperjuangkan hak korban atas restitusi anak korban kasus kekerasan seksual di Depok, masih menurut Anton, tidak lepas dari sinergisitas antara korban, kuasa hukum, Kejari Depok dan LPSK. Untuk itu, Anton berharap sinergisitas yang sudah terbangun dapat terus dilanjutkan demi menghadirkan keadilan bagi korban.

Kajari Depok Sri Kuncoro menjelaskan, uang restitusi bagi dua anak korban baru dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. “Pada kesempatan ini, uang restitusi diserahkan langsung ke korban dan keluarga. Harapannya hal ini dapat menjadi contoh baik karena pada kasus serupa di daerah lain, (restitusi) belum banyak terpenuhi,” kata Sri Kuncoro.

HUMAS LPSK




  Komentar

Related Post

Tiga Anak Korban Kekerasan Terima Hak atas Restitusi Rp25.153.263

LAMPUNG SELATAN – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan…

1 April 2022

Pelatihan Self Love: Berdamai dengan Masa Lalu, Menyambut Diri yang Baru, Berdikari Jiwa Entreprener

BALI – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

29 March 2022

Pelantikan 33 CPNS LPSK: Semangat Baru Kerja Perlindungan Saksi dan Korban

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)…

28 March 2022