LPSK Adakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Perlindungan Keamanan bagi Saksi dan Korban

19 August 2011 , Ditulis Oleh : Humas


LPSK Adakan Penandatanganan Nota Kesepahaman   Kerjasama Perlindungan Keamanan bagi Saksi dan Korban

(Jakarta, Kamis 18 Agustus 2011) Sebagai bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan/atau korban maladminisrasi perkara tindak pidana, LPSK jalin kerjasama penanganan perlindungan dengan Ombudsman RI. “ LPSK memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan pemenuhan hak prosedural yang terkait administrasi pelayanan pada aparat penegak hukum dan perlindungan bagi whistleblower kasus tindak pidana korupsi maladministrasi” Ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Acara yang digelar bersamaan dengan Diskusi Panel dengan tema “ Catatan Reflektif Atas Peran LPSK dan Upaya-Upaya Penguatan Dalam Rangka Mendukung Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia” di Hotel Aryaduta ini sekaligus merupakan rangkaian acara perayaan 3 Tahun LPSK berkiprah bagi penegakan hukum pidana di Indonesia.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya kerjasama dengan LPSK, karena antara Ombudsman RI dan LPSK terdapat irisan kewenangan yang dapat dilakukan kerjasama. Seperti diketahui, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. “Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum” ungkap Danang.

Ketua LPSK mengatakan tujuan adanya Nota Kesepahaman antara LPSK dan Ombudsman RI adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka kerjasama perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana serta bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama antara LPSK-OMBUDSMAN RI agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

Selain itu, bertepatan dengan peringatan 3 (tiga) tahun LPSK, Ketua LPSK mengatakan, selama tiga tahun berjalan  jumlah permohonan dari tahun ke tahun semakin meningkat secara signifikan, pada periode Agustus 2008- Desember 2009 LPSK telah menerima 84 permohonan. Pada tahun 2010 jumlah permohonan yang diajukan kepada LPSK meningkat hampir dua kali lipat yakni 154 permohonan, sedangkan sampai dengan Juli 2011, LPSK telah menerima permohonan perlindungan sebanyak 220 Permohonan. Hal ini mengindikasikan, publik semakin mengenal LPSK dan mempercayakan LPSK dalam proses perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara tindak pidana.

Bersamaan dengan penandatangan Nota Kesepahaman tersebut, hadir sebagai narasumber diskusi panel Kepala Badan Penyuluhan Hukum Nasional (BPHN),Dr. Wicipto Setiadi, SH,MH, yang membawakan tema tentang Kebijakan Prolegnas dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM untuk Mengakselerasi  Perubahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Praktisi Hukum, Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM. yang menyampaikan materi tentang Topik-topik Krusial bagi Penguatan Peran LPSK untuk Memberikan Perlindungan Bagi Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan-Kejahatan Serius Lainnya yang Merugikan Kepentingan Publik.Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid, SH yang menyampaikan materi Catatan Kritis terhadap Pelaksanaan Perlindungan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Azis Syamsudin, SE, SH, MAF, yang menyampaikan materi Perubahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Agenda Strategis bagi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan seminar dan penandatanganan nota kesepahaman antara LPSK dan Ombudsman RI ini juga turut di meriahkan dengan kegiatan pameran yang menampilkan sejumlah produk publikasi dan informasi LPSK, mulai dari informasi mekanisme penerimaan permohonan perlindungan, informasi mekanisme pemberian perlindungan, informasi mekanisme bantuan, kompensasi dan restitusi.




  Komentar

Related Post

Pelatihan “Self Love” Penyintas Terorisme: Bangkit Itu Pilihan

DENPASAR – Senyum lebar dan kegembiraan terpancar…

15 October 2021

Peringati Hari HAM, Kemenkumham Siap Kolaborasi dengan LPSK

JAKARTA – Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai…

15 October 2021

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman Menjaring Aspirasi Penguatan LPSK

Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra…

14 October 2021