Siaran Pers

Negara Lindungi Hak Hukum Saksi dan Korban

13 February 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


Jakarta – Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyusul dilaporkannya Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik, Sabtu (13/2/2021).

Pelaporan terhadap Dino diawali karena yang bersangkutan mengungkap sindikat mafia tanah yang salah satu korbannya bernama Zurni Hasyim Djalal, ibu dari Dino sendiri.

Menurut Hasto, perlindungan Dino sebagai pelapor dan korban diatur pada Pasal 10 (1) dan (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum ini, lanjut Hasto, bertujuan agar masyarakat yang menjadi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tindak pidana, tidak takut mengungkap tindak pidana dialami dan diketahuinya dan siap membantu penegak hukum mengusut tindak pidana dimaksud.

Pada kasus Dino, kata Hasto, yang bersangkutan berupaya membantu penegak hukum untuk mengungkap sindikat mafia tanah. Upaya Dino selayaknya diapresiasi karena sebagai warga negara Dino aktif membantu penegak hukum membongkar praktik mafia tanah.

Jika pun terdapat tuntutan hukum terhadap yang bersangkutan, kata Hasto lagi, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk itulah, Hasto mempersilakan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal untuk mengajukan perlindungan ke LPSK karena sebagai pelapor sekaligus korban tindak pidana, hak-haknya dilindungi oleh negara.


HUMAS LPSK 

 





  Komentar

Related Post

Saluran Baru Pengaduan Masyarakat untuk Pelayanan Publik di LPSK

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan…

30 September 2021

#RapatDengarPendapat dengan Komisi III DPR RI, Pimpinan LPSK Paparkan Tiga Rencana Strategis

JAKARTA – Peningkatan kualitas layanan dan peningkatan…

8 September 2021

Pembela HAM: Pembela yang Tak Terlindungi

Jakarta – Pembela HAM adalah setiap orang yang secara…

7 September 2021