Siaran Pers

Restitusi sebesar Rp. 176.500.000 dibayarkan untuk korban ABK Long Xing 629

22 February 2021 , Ditulis Oleh : Egga Prasetyo


JAKARTA — Sinergi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan Negeri Brebes akhirnya menuai hasil. Pengadilan Negeri Brebes memutuskan pelaku untuk membayar Restitusi (ganti rugi dari pelaku) kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kasus ABK Long Xing 629. Nilainya mencapai Rp176.500.000. Selain itu, Majelis Hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara 3 tahun 4 bulan serta denda 120 juta.

Penyerahan Restitusi dilaksanakan langsung oleh Kajari Brebes Emy Munfarida di Aula Kantor Kejari Brebes, pada Jum’at (19/2-2021). Turut menyaksikan acara penyerahan, Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar dan Antonius PS Wibowo.

Dalam kesempatan itu, LPSK mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras agar restitusi diputuskan oleh Majelis Hakim, secara khusus apresiasi dilayangkan kepada tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Brebes. Keberhasilan pembayaran restitusi merupakan sesuatu yang patut dibanggakan karena hal tersebut jarang terjadi. Restitusi di Kejari Brebes tersebut berhasil dilakukan secara konsinyasi.

LPSK berharap sinergi yang telah terjalin dengan Kejari Brebes dapat terus ditingkatkan serta dapat ditiru oleh pihak Kejaksaan lainnya. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas perlindungan kepada Saksi dan Korban di Indonesia.

Restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku/terdakwa, merupakan salah satu wujud dari pemulihan/keadilan untuk korban. Restitusi merupakan penanda bergesernya orientasi Sistem Peradilan Pidana (SPP) dari yang berorientasi pelaku ke yang berorientasi korban. "Maksudnya SPP perlu menghukum terdakwa dan sekaligus memulihkan korban kejahatan," kata Antonius.

Agar hal tersebut dapat direalisasikan, Antonius menyarankan tentang perlunya segera dilakukan perbaikan regulasi terkait restitusi, antara lain perlunya segera dibuat aturan pelaksanaan tentang penyitaan dan pelelangan harta pelaku-terpidana untuk pembayaran restitusi. Selain itu, adalah disegerakannya penyelesaian penyusunan PERMA Restitusi sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 07/2018.

Sebagaimana diketahui, Pasal 50 (4) UU Pemberantasan TPPO mengatur jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. "Adanya panduan tersebut dapat mencegah bervariasinya putusan hakim dalam memutuskan pidana pengganti Restitusi," lanjut Antonius.

Livia menambahkan, perdagangan orang adalah perbudakan modern yang membutuhkan sinergi banyak pihak agar dapat dihapuskan. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, restitusi perlu dimasukkan sejak awal penyelidikan.

"Peristiwa yang dilalui para korban cukup berat dan berdampak secara psikologis. Ini perlu dukungan dari pihak terutama lingkungan terdekat korban," pungkas Livia.

HUMAS LPSK





  Komentar

Related Post

Saluran Baru Pengaduan Masyarakat untuk Pelayanan Publik di LPSK

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan…

30 September 2021

#RapatDengarPendapat dengan Komisi III DPR RI, Pimpinan LPSK Paparkan Tiga Rencana Strategis

JAKARTA – Peningkatan kualitas layanan dan peningkatan…

8 September 2021

Pembela HAM: Pembela yang Tak Terlindungi

Jakarta – Pembela HAM adalah setiap orang yang secara…

7 September 2021