Siaran Pers

7 Korban Bom Polrestabes Medan Terima Kompensasi

19 March 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


Medan — Tujuh korban atas peristiwa ledakan bom di Polrestabes Medan menerima kompensasi dari negara melalui LPSK. Kompensasi tersebut diserahkan langsung oleh dua Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan Livia Iskandar, Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Panjaitan, dan Wakajati Sumut Agus Salim. Kompensasi diserahkan di Aula Rupatama, Polrestabes Medan, pada Rabu (17/3-2021).

Kompensasi tersebut diberikan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2020. Total kompensasi senilai Rp 142.371.600,- diserahkan kepada tujuh korban dengan rincian lima orang anggota Polisi dan dua orang warga sipil dalam peristiwa ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan 13 November 2019 lalu.

Meski demikian, menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi besaran kompensasi tersebut dinilai tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami para korban. "Ini hanya sebagai wujud dari kehadiran negara," ujarnya.

Sementara Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak menegaskan bahwa peristiwa bom Polrestabes Medan tak boleh lagi terulang. Pencegahan aksi terorisme bakal dilakukan lebih ketat. Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah peduli terhadap korban terorisme.

"Mulai hari ini, peristiwa yang telah terjadi (ledakan bom) akan kita jadikan bahan evaluasi melalui peningkatan sistem pengamanan agar kejadian terorisme tidak terulang kembali," lanjutnya.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI, Hinca IP Panjaitan menyebut pihaknya akan mendukung LPSK dalam melindungi saksi dan korban. Anggaran, salah satunya.

"DPR RI akan terus memberikan dukungan agar anggaran bagi rekan-rekan di LPSK meningkat sebagai bentuk pertanggungjawabkan dalam melindungi saksi dan korban," sebutnya.

Pelaksanaan penyerahan kompensasi dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruangan, para tamu undangan harus mengikuti rapid antigen terlebih dahulu. Kemudian posisi kursi juga diatur berjarak, dan disediakan masker dan hand sanitizer di pintu masuk.


HUMAS LPSK





  Komentar

Related Post

Saluran Baru Pengaduan Masyarakat untuk Pelayanan Publik di LPSK

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan…

30 September 2021

#RapatDengarPendapat dengan Komisi III DPR RI, Pimpinan LPSK Paparkan Tiga Rencana Strategis

JAKARTA – Peningkatan kualitas layanan dan peningkatan…

8 September 2021

Pembela HAM: Pembela yang Tak Terlindungi

Jakarta – Pembela HAM adalah setiap orang yang secara…

7 September 2021