Siaran Pers

Pembela HAM: Pembela yang Tak Terlindungi

7 September 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


Jakarta – Pembela HAM adalah setiap orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan dengan cara damai.

Dalam rangka memperingati Hari Pembela HAM yang jatuh pada 7 September, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama-sama dengan Komnas Hak Asasi Manusia dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyelenggarakan konferensi pers bersama dengan mengangkat tema “Meningkatnya Serangan Terhadap Pembela Ham dan Demokrasi: Mendesaknya Penanganan dan Perlindungan yang Lebih Komprehensif.”

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar menyampaikan bahwa LPSK mencatat setidaknya telah memberikan perlindungan kepada Pembela HAM dalam beberapa tindak pidana.

Pertama, perlindungan kepada Jurnalis yang membuka adanya dugaan praktik korupsi yang kemudian mendapatkan penganiayaan oleh kelompok pelaku.

Kedua, perlindungan kepada Ketua LSM yang membuka adanya praktik tambang pasir illegal yang kemudian dibakar rumahnya oleh kelompok pelaku (catatan: sampai saat ini perkara ini ada perkembangan yang signifikan). 

Ketiga, salah seorang anggota masyarakat yang bersama rekannya melaporkan adanya praktik tambang pasir illegal yang kemudian rekannya tersebut dibunuh oleh kelompok pelaku.

Keempat, Pembela HAM dari sebuah LBH yang memberikan perlindungan kepada korban yang mendapatkan kekerasan oleh kedua orang tuanya mendapatkan intimidasi oleh sekelompok orang yang mendatangi kantornya.

Kelima, seorang Saksi dalam kasus dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak, yang memberikan penguatan kepada korban dan berani bersuara kemudian dikeluarkan dari sekolah nya di pondok pesantren.

Keenam, seorang aktivis yang sedang mendampingi warga dalam masalah dugaan penyerobotan lahan kemudian ditahan tanpa alasan yang jelas.

Livia juga menambahkan bahwa dalam praktik perlindungan yang dilakukan, mengingat tingginya ancaman terhadap Pembela HAM, LPSK memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik baik dengan bentuk penempatan dalam Rumah Aman, pengamanan pengawalan serta pengawasan. Bentuk perlindungan lainnya, pemenuhan hak prosedural sepanjang proses hukum serta rehabilitasi psikologis sebagai salah satu perwujudan hak pemulihan.

“Sampai saat ini setidaknya hanya Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pembela HAM,” ujar Livia lebih lanjut.

Pasal tersebut menjelaskan dalam ayat (1) Saksi, korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut tidak diberikan tidak dengan itikad baik; (2) Dalam hal terdapat tuntutan terhadap Saksi, Korban, Saksin Pelaku dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Livia, pembela HAM kerap menghadapi trauma dan stres, yang sering tidak didukung dengan dukungan yang meningkatkan resiliensi, baik pada tingkat individual, organisasi, maupun di level pergerakan lebih besar. Sumber stres dapat dialami secara berlipat karena para pembela HAM seringkali harus berhadapan dengan trauma masing-masing sekaligus berupaya memperjuangkan hak mereka dan hak komunitasnya.

Oleh karenanya, mengatasi hal tersebut, Livia memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1.  Mendorong Aparat Penegak Hukum memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

2.  Mensosialisasikan Pasal 10 UU 31/2014 Perlindungan Saksi dan Korban kepada organisasi Pembela HAM di seluruh Indonesia; dan

3.  Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis bagi para pembela HAM untuk mencegah terjadinya burn-out ataupun kelelahan kepedulian.

Selain Livia Istania DF Iskandar, hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers adalah Komisioner Komnas HAM Hariansyah Akhmad dan Komisioner Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini.

 

HUMAS LPSK





  Komentar

Related Post

Saluran Baru Pengaduan Masyarakat untuk Pelayanan Publik di LPSK

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan…

30 September 2021

#RapatDengarPendapat dengan Komisi III DPR RI, Pimpinan LPSK Paparkan Tiga Rencana Strategis

JAKARTA – Peningkatan kualitas layanan dan peningkatan…

8 September 2021

Pembela HAM: Pembela yang Tak Terlindungi

Jakarta – Pembela HAM adalah setiap orang yang secara…

7 September 2021