Warta Hukum

Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Jarang Dilaporkan

8 July 2020 , Ditulis Oleh : Fakhrul Haqiqi


 

JAKARTA – Tindak pidana dalam ranah rumah tangga masih jarang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dengan berbagai dalih. Kondisi demikian menyulitkan proses hukum dan perlindungan terhadap korban yang didominasi perempuan dan anak.

 

Hal ini disoroti Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo saat membuka telediskusi daring bertajuk, "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Ranah Rumah Tangga serta Perdagangan Orang", kerja sama LPSK dengan Universitas Lampung, Selasa, (7/7-2020).

 

Diskusi ini diikuti oleh 183 peserta dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, pegawai pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil (LSM) dari seluruh Indonesia, khususnya dari Provinsi Lampung, termasuk perwakilan dari LPSK dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

 

Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, tema telediskusi “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Ranah Rumah Tangga serta Perdagangan Orang” sengaja dipilih mengingat perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban merupakan tanggung jawab negara termasuk dalam tindak pidana dalam rumah tangga dan perdagangan orang.

 

“Isu ini sudah menjadi fokus pemerintah. Provinsi Lampung sendiri termasuk tinggi dalam catatan LPSK, yang mengajukan permohonan perlindungan untuk kasus-kasus perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak," ungkap Hasto.

 

Dia menambahkan, dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo (pada 9 Januari 2020), Presiden meminta agar prioritas aksi pencegahan kekerasan pada anak melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di LPSK, kasus-kasus kekerasan seksual, baik kepada perempuan dan anak, merupakan tindak pidana prioritas.

 

Peristiwa dimana perempuan dan anak kerap menjadi korban kekerasan, masih kata Hasto, seringkali tidak dilaporkan karena adanya faktor-faktor tertentu. Kondisi itu menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah proses hukum dan upaya perlindungan. “Terlebih, dalam kondisi saat ini dipersulit dengan adanya Covid–19,” ujarnya.

 

Pada kasus perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, lanjut Hasto, LPSK sudah melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban di antaranya bantuan medis, psikologis, psikososial, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi. “Perempuan dan anak rentan jadi korban perdagangan orang, khususnya modus eksploitasi seksual,” katanya.

 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Maroni menyampaikan ketertarikannya dengan tema diskusi mengingat banyaknya kasus berkaitan dengan KDRT dan perdagangan orang. “Kami miris dengan kasus yang saat ini tengah terjadi di wilayah Lampung (kekerasan seksual oleh oknum P2TP2A). Kami sudah berusaha melakukan upaya pencegahan, namun ternyata masih ada saja kejadian seperti ini," katanya.

 

Dengan masih maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang dan kekerasan dan ranah rumah tangga, Maroni berharap, jika dimungkinkan, LPSK dapat membuka perwakilan di Provinsi Lampung. Kepada para narasumber telediskusi, Mahroni juga berharap dengan mereka dapat berbagi ilmu sehingga penanganan perlindungan kepada saksi dan korban bisa ditingkatkan lagi nantinya,” kata dia.

 

Telediskusi menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Antonius PS Wibowo dan Livia Istania DF Iskandar, keduanya Wakil Ketua LPSK; Irwansyah Marpaung dari Dinas Sosial Lampung; Heni Siswanto, Pakar Perdagangan Orang Universitas Lampung; Muslimin Ahmad, Direktur Reskrimum Polda Lampung; Sely Fitriani, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Damar; yang dipandu Ahmad Irzal Fardiansyah.

 

HUMAS LPSK





  Komentar

Related Post

Sejumlah Masalah Justice Collaborator

SEJUMLAH MASALAH JUSTICE COLLABORATORPada kasus korupsi…

27th February, 2020

Panitia Angket DPRD Jember Datangi LPSK, Minta Lindungi Tersangka Korupsi

JEMBER, KOMPAS.com - Kelompok Kerja (Pokja) Panitia…

14th February, 2020

Panitia Angket DPRD Jember Datangi LPSK, Minta Lindungi Tersangka Korupsi

JEMBER, KOMPAS.com - Kelompok Kerja (Pokja) Panitia…

14th February, 2020