Warta Hukum

Paradigma Kepolisian dan Tujuh Masalah

22 January 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK

Dalam waktu dekat, bila tidak ada aral, maka kita akan menyaksikan Kepala Kepolisian baru, yakni, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pergantian Kapolri tidak hanya dapat dilihat sebagai pergantian masa jabatan karena pejabat sebelumnya pensiun. Urgensi jabatan ini terlihat dari bursa bakal calon Kapolri yang selalu ramai di jagat pemberitaan,  karena jabatan prestisius ini didambakan banyak Jenderal Polisi termasuk koleganya, politisi dan stakeholder. Pergantian Kapolri juga dimaknai harapan perubahan paradigma kepolisian menyikapi perkembangan jaman, pandemi dan dinamika penegakan hukum yang masih punya banyak catatan.

Sebagai aktor keamanan nasional, polisi sesungguhnya tidak hanya bergerak atas dasar kehadiran negara, tetapi atas dasar paradigma kehadiran masyarakat. Dua paradigma yang berbeda ini dapat membawa konsekuensi yang sangat khas bagi polisi. Jika ditempatkan secara menyeluruh pada paradigma negara, maka polisi sebagai institusi akan didorong untuk masuk ke dalam suatu sistem politik yang non demokratik baik dalam bentuk totaliter atau pun otoriter.

Terminologi sebagai negara polisi (police state), polisi politik dan militerized police dapat muncul jika paradigma digunakan secara maksimal dan ekstrim. Subtansi dari seluruh terminologi adalah bahwa polisi hadir terutama untuk memperkuat keutuhan negara (state building) dan juga untuk pemeliharaan rezim (regime preservation). Kehadiran polisi untuk pembangunan negara berarti polisi sebagai aktor keamanan sebagai halnya tentara, dapat digunakan dan instrumental mengatasi konflik yang dapat merongrong dan meruntuhkan negara baik yang bersifat vertikal dan horizontal. Kehadiran polisi untuk pemeliharaan rezim berarti ia digunakan sebagai instrumen efektif membungkam dan meniadakan oposisi politik terhadap pemerintah.

Sangat berbeda dengan paradigma diatas, paradigma masyarakat mengkonsetualisasikan kehadiran polisi bukan untuk melayani kepentingan rezim tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena itu polisi menurut paradigma ini akan ditempatkan dalam kerangka sistem politik yang demokratik. Dalam kasus yang ekstrim, paradigma ini bahkan mengatakan, jika negara itu runtuh, polisi masih tetap hadir karena masyarakat membutuhkannya. Penggunaan beberapa istilah seperti polisi sipil (civilian police), pemolisian demokratik (democratic policing), pemolisian komunitas (community policing) dan pemolisian kolektif (collective policing) sangat dipengaruhi oleh paradigma ini. Subtansinya, polisi harus lebih dekat kepada masyarakat dari pada kepada negara, harus dikendalikan dan masyarakat memiliki kemampuan melakukan pemolisian bagi dirinya (Makmur Keliat, 2008).

Beberapa catatan publik yang muncul akhir-akhir ini dapat menjadi pe er Kapolri baru untuk menuntaskannya. Pertama, mekanisme penegakan hukum seperti apa yang akan diterapkan Kapolri dalam menyikapi kasus penyiksaan yang dilakukan oknum anggotanya? Praktek penyiksaan masih menjadi catatan masyarakat sipil. Tindak brutalitas oknum polisi ini merujuk KontraS, tercatat sepanjang periode Mei 2019-Juni 2020, terdapat 62 kasus penyiksaan. Pelaku dominan oknum polisi (48 kasus). Dari keseluruhan kasus yang terdata, terdapat 220 orang korban, dengan rincian 199 korban luka dan 21 korban tewas. 

Catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2020 terdapat 13 permohonan perlindungan perkara penyiksaan, sementara di 2019 lebih tinggi yakni, 24 permohonan. Artinya terjadinya penurunan sebesar 54% perkara penyiksaan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Namun bila merujuk jumlah terlindung, pada 2020 terdapat 37 Terlindung LPSK dari peristiwa penyiksaan. Peristiwa terakhir yang menarik perhatian,yakni, yang dikenal Peristiwa KM 50, yang menewaskan 6 orang Laskar FPI. Rekomendasi Komnas HAM, meminta agar peristiwa itu diproses dalam mekanisme peradilan pidana umum. Sebaiknya Kapolri mencontoh KSAD yang dengan tegas memproses hukum oknum TNI di Peristiwa Intan Jaya. 

Pada kasus penyiksaan, di lapangan masih ditemui tantangan, diantaranya berupa intervensi oknum kepada korban/keluarga untuk mencabut laporan baik dengan penyelesaian ‘kekeluargaan’ mau pun intimidasi dan ancaman laporan balik, misal, pencemaran nama baik. 

Umumnya kasus penyiksaan diselesaikan dengan mekanisme internal etik/disiplin dibandingkan dengan proses peradilan pidana. Sehingga publik mempertanyakan equality before the law dan efek jeranya. Memang penyiksaan masih menyisakan problem regulasi, karena tidak ada di KUHP sehingga disamakan dengan penganiayaan. Namun Penyiksaan sebenarnya telah diatur dalam beberapa regulasi, yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), UU 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM, dan UU 31/2014 Tentang Perubahan Terhadap UU 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedua, bagaimana Kapolri menyikapi penyebaran hoax dan ujaran kebencian (hate speech) yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir? Bila merujuk data Polda Metro Jaya di 2020 telah menangani sebanyak 443 kasus hoax dan hate speech. 1.448 akun media sosial telah dilakukan take down, sedangkan 14 kasus dilakukan penyidikan hingga tuntas. Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya.

Ketiga, bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan Polri? Telah menjadi rahasia umum kondisi penjara saat ini mengalami over capacity. Over capacity secara sederhana disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang. Situasi ini sebaiknya disikapi Polri dengan menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, misal, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, guna memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku mau pun korban, serta mencegah penyebaran covid 19 di penjara.

Keempat, bagaimana upaya Kapolri perangi korupsi di korpsnya? Kasus surat palsu Djoko Tjandra yang tidak terlepas dari praktek suap, telah menempatkan 2 Jenderal Polisi sebagai terdakwa. Apresiasi kepada Polri yang menindak oknum jenderal pada perkara ini. Namun, praktek suap dan pungli masih kerap menjadi keluhan masyarakat ketika berhadapan dengan polisi. Menjadi tugas Kapolri agar pelayanan dan proses hukum yang berlangsung di tubuhnya bersih dari praktek transaksional yang dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap organisasi layanan ini. Tentu kita berharap istilah yang disampaikan Maurice Punch dalam bukunya, Police Corruption: Deviance, Accountability and Reform in Policing (2009), tidak dapat kita sematkan pada organisasi Polri ini. Maurice mengatakan, “Soal sebenarnya bukan apel yang busuk. Soalnya adalah kebunnya yang busuk”.

Kelima, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan nasional. Di masa pandemi, dalam catatan LPSK di 2020 terdapat 245 permohonan atas kasus ini, walau menurun 31,75% dibandingkan 2019. Korban bukan hanya mereka yang dewasa dan berusia anak, mirisnya bahkan beberapa korban masih berusia balita. Berdasarkan Pelaku pada perkara ini beragam, 30,3% pelaku dari kalangan keluarga, dan 37,1% pelaku adalah orang yang tidak  dikenal. Salah satu modus yang berkembang dari kejahatan ini yakni, grooming hingga pemerasan. Namun, banyak pelaku lainnya disebabkan terpangaruh konten pornografi di sosial media. Polri dituntut aktif untuk melakukan patroli siber untuk memerangi konten pornografi di dunia maya.

Keenam, bagaimana strategi kolaborasi dan sinergi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lainnya? Koordinasi dan sinergi adalah situasi yang diharapkan agar tercapai kolaborasi bagi kepentingan penegakan hukum. Namun pada praktiknya tidak mudah. Ego sektoral selalu jadi penghambat. Kapolri diharapkan mampu membangun koordinasi dan sinergi tidak berhenti menjadi slogan. LPSK mengapresikan kolaborasi yang telah terbangun dengan Polri pada kasus terorisme dan perdagangan orang. LPSK berharap kolaborasi serupa untuk penanganan kasus korupsi, dan tindak pidana lainnya.

Terakhir, bagaimana strategi Polri untuk meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di daerah zona terorisme seperti Sulawesi Tengah dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua,  yang berpotensi jatuhnya korban dari kalangan masyarakat? Misal, banyak pemukiman di pedalaman Sulawesi Tengah yang kurang mendapat perhatian keamanan, sehingga terjadi kasus Sigi. Penulis telah melihat kurang optimalnya perhatian Polri bagi anggota yang ditugaskan di Intan Jaya, Papua. Sepatutnya Polri harus meningkatkan perhatian kepada anggota yang bertugas zona merah, dengan memberikan reward, perlengkapan tehnologi dan kendaraan serta waktu penugasan yang mempertimbangkan situasi psikologi anggota yang berdinas di zona merah.

Semoga Kapolri baru dapat menuntaskan tugas berat ini. Program Polri Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) yang pernah dicanangkan Kapolri Tito Karnavian masih layak untuk dilanjutkan. Prestasi yang telah diraih selama ini harus terus ditingkatkan, dengan membuktikan diri sebagai abdi negara bagi terciptanya keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang imparsial. Jadi kapolri yang merah putih, untuk bangsa dan negara, bukan mengabdi kepada golongan tertentu. Tentu tidak mudah, namun tak terhindarkan. Selamat jalankan tugas Pak Kapolri.





  Komentar

Related Post

Paradigma Kepolisian dan Tujuh Masalah

Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK Dalam waktu…

22nd January, 2021

Catatan LPSK untuk Calon Kapolri

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menggelar…

18th January, 2021

Sejumlah Masalah Justice Collaborator

SEJUMLAH MASALAH JUSTICE COLLABORATORPada kasus korupsi…

27th February, 2020