Warta Hukum

LPSK Koordinasi dengan Polda Papua terkait Peristiwa Penyerangan Anggota TNI di Papua

21 May 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati



Papua—Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen. Pol. Purn. Dr. Achmadi berkoordinasi dengan Polda Papua terkait peristiwa penyerangan yang menyebabkan dua anggota TNI meninggal dunia oleh orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Papua pada 18 Mei 2021, serta peristiwa penyerangan di Pegunungan Bintang yang mengakibatkan 4 anggota TNI mengalami luka tembak.

Menurut Achmadi, koordinasi intens dengan Polda Papua dilakukan untuk memastikan apakah dua kejadian penyerangan tersebut termasuk dalam kategori peristiwa tindak pidana terorisme.

"Koordinasi ini dilakukan karena dalam Pasal 35A Undang-Undang 5 Tahhun 2018 dinyatakan bahwa korban merupakan tanggung jawab negara. Korban meliputi korban langsung maupun korban tidak langsung. Korban ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara," ujar Achmadi, Jumat (21/5-2021).

Bila dalam proses hukum penyidik menyatakan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana terorisme, kata Achmadi, LPSK segera melakukan pemenuhan hak para korban, terutama pemberian santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, korban juga berhak mengajukan kompensasi yang akan diputuskan melalui pengadilan.

"Berdasarkan UU 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, korban memiliki hak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, dan santunan bagi yang meninggal serta kompensasi," imbuh Achmadi.

Masih menurut Achmadi, dalam konteks perlindungan pada tindak pidana terorisme, fokus perlindungan yang diberikan bukan hanya korban, namun juga diberikan kepada para saksi-saksi yang mengetahui perihal terjadinya peristiwa. Untuk itu, Achmadi mengimbau masyarakat jangan takut menjadi saksi dalam proses penegakan hukum yang akan bergulir.

Selain itu, dirinya juga mengatakan LPSK segera menurunkan tim untuk melakukan koordinasi dan pendalaman dengan Polda Papua dan instansi terkait lainnya, guna manentukan langkah-langkah lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

HUMAS LPSK




  Komentar

Related Post

Paradigma Kepolisian dan Tujuh Masalah

Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK Dalam waktu…

22nd January, 2021

Catatan LPSK untuk Calon Kapolri

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menggelar…

18th January, 2021

Sejumlah Masalah Justice Collaborator

SEJUMLAH MASALAH JUSTICE COLLABORATORPada kasus korupsi…

27th February, 2020