Warta Hukum

LPSK Deklarasikan Pembentukan Sahabat Saksi dan Korban di Wilayah Jatim

4 June 2021 , Ditulis Oleh : ni'matul hidayati


Dalam rangka memperkuat kelompok masyarakat sipil dalam upaya perlindungan saksi dan korban untuk mengakses keadilan dan mendapatkan pemulihan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar curah pendapat dan mendeklarasikan pembentukan sahabat saksi dan korban di wilayah Jawa Timur.

Acara yang digelar pada 27 Mei 2021 di Malang tersebut dihadiri 20 peserta perwakilan dari lembaga pendamping dari berbagai isu dan kasus seperti LBH Surabaya, PUSHAM Ubaya, AJI Surabaya, BKBH UB, Women’s Crisis Center Jombang, Kontras Surabaya, Walhi Jawa Timur, Gusdurian, Malang Corruption Watch, dan lain-lain.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan bahwa wilayah Jawa Timur termasuk wilayah dalam 10 besar permohonan perlindungan yang ditangani LPSK. “Pada 2020 terdapat 67 permohon perlindungan dari wilayah Jawa Timur. LPSK melakukan perlindungan dalam pengungkapan perkara korupsi, tindak pidana perdagangan orang, kompensasi untuk korban terorisme, perlindungan korban kekerasan seksual, dan pemulihan korban pelanggaran ham yang berat.”

Maka dari itu, Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta menegaskan bahwa perlu upaya konsolidasi bersama kelompok masyarakat sipil, khususnya di wilayah Jawa Timur, untuk mendorong perlindungan saksi, korban, ahli, pelapor, dan saksi selaku (justice collaborator) sebagai upaya mendorong proses penegakan hukum di Indonesia.

“Pembentukan sahabat saksi dan korban akan dilaksanakan di sejumlah provinsi sebagai upaya mendorong peran kelompok masyarakat sipil dalam melaporkan, mengorganisasikan strategi mitigasi konflik, ancaman, dan mendorong pemulihan korban tindak pidana berbasis komunitas," jelas Sidharta.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran buku “Duka Mereka, Luka Negara” mengulas peran LPSK dalam pemulihan korban pelanggaran yang berat sebagai upaya penegakan hak asasi manusia dalam bentuk rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Berdasar praktik kerja-kerja LPSK selama ini, buku ini merekomendasi tindakan afirmatif dan kerangka besar kebijakan yang penting dilakukan dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM yang berat.


HUMAS LPSK




  Komentar

Related Post

Paradigma Kepolisian dan Tujuh Masalah

Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK Dalam waktu…

22nd January, 2021

Catatan LPSK untuk Calon Kapolri

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menggelar…

18th January, 2021

Sejumlah Masalah Justice Collaborator

SEJUMLAH MASALAH JUSTICE COLLABORATORPada kasus korupsi…

27th February, 2020