v PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN    REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 3 TAHUN 2017   TENTANG   PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN  LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA     KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,     Menimbang:   a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011…

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN    NOMOR 2 TAHUN 2017   TENTANG   PENANGANAN LAPORAN SECARA ONLINE DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,            Menimbang:   a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun…

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  NOMOR 1 TAHUN 2017   TENTANG   TUGAS, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN TENAG AHLI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,            Menimbang:   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016

Lampiran 1 Keputusan Ketua LPSK Nomor     : KEP-030/1.5/LPSK/III/2011 Tanggal  : 3 Maret 2011                 RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 2011 – 2014

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR KEP-030/1.5/LPSK/III/2011   TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2011 – 2014     KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN     Menimbang :   bahwa pelaksanaan tugas pokok Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan Korban secara efektif memerlukan strategi dan kebijakan yang mengarah pada tercapainya sasaran strategis dengan menempatkan diri sebagai bagian dari proses pembangunan…

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,   KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan public, baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan…