PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016

Undang - Undang RI No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI ATAU PELAPOR ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN   LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Bahwa KPK dan LPSK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : SPJ-12/01/08/ 2010 - KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor dimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 Nota Kesepahaman tersebut, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pelaksanaan perlindungan Saksi atau Pelapor. 2.    DASAR HUKUM a. Undang-Undang…

We, the Participants of the Inter-Regional Southeast Asia Nations Meeting: “Strengthening Regional Cooperation on the Protection of Witness of Crime” held in Kuta, Bali, Indonesia on 12 – 13 November 2013,   Bearing in mind, the Joint Statement on International Cooperation on Protection of Witnesses and Victims of Transnational Organized Crimes adopted by the International Conference on Protection of Witnesses and Victims of Transnational Organized Crimes held in Nusa Dua, Indonesia, on 11 – 13 June 2012,   Recalling,…

SUMMARY RECORD OF THE INTER-REGIONAL SOUTHEAST ASIA NATIONS MEETING: “STRENGTHENING REGIONAL COOPERATION ON THE PROTECTION OF WITNESS OF CRIME” AGENDA ITEM 1: OPENING OF THE MEETING 1. The Inter-Regional Southeast Asia Nations Meeting: “Strengthening Regional Cooperation on the Protection of Witness of Crime” was held in Kuta, Bali, from 11–14 November 2013. The Inter-Regional Southeast Asia Nations Meeting was hosted by The Indonesian Witness and Victims Protection Agency in cooperation with Ministry of Foreign Affair…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,       Menimbang:  a.       Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; b.     …