DAFTAR PENERIMA KOMPENSASI (KORBAN TERORISME) PASCA UU 5/2018 BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

| Ditulis Oleh : irfan maulana


Memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme adalah penting sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa membantu korban dalam menghadapi masa depan dan juga mampu membantu mengurangi ketegangan di dalam masyarakat.

Indonesia telah melangkah pada satu tahapan penting dalam mengupayakan penanganan yang memadai bagi para penyintas dan korban terorisme dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang (UU 5/2018).  

Undang-undang tersebut memberikan penguatan terhadap mandat LPSK, dan juga berdampak bagi rencana kerja LPSK. Praktik pemberantasan terorisme dan penanganan korban terorisme di Indonesia menjadi salah satu model yang dianggap sukses, yakni beiringannya proses penegakan hukum untuk memburu para pelaku aksi terorisme dan pada sisi lainnya perlindungan kepada korban terorisme melalui langkah-langkah pemulihan juga dilaksanakan oleh negara.

Sesuai dengan mandat yang diberikan melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, LPSK juga melakukan penghitungan terhadap besaran kompensasi dan menyampaikannya kepada para korban terorisme. Nilai kompensasi yang diberikan kepada korban bervariasi, tergantung jenis kerugian yang dialami. Dalam UU 5/2018 mekanisme kompensasi telah diatur secara terang. Pengajuan kompensasi oleh korban, keluarga atau ahli warisnya melalui LPSK dimulai sejak penyidikan. Lalu pengajuan kompensasi tersebut oleh JPU dimasukkan dalam Tuntutan. Dan LPSK akan melakukan pembayaran kompensasi kepada Korban berdasarkan putusan pengadilan. Jika seorang korban terorisme tidak mengajukan permohonan, LPSK dapat melakukannya sendiri dengan tata cara yang sama seperti jika menerima permintaan dari korban terorisme.

Berikut adalah korban terorisme penerima kompensasi yang penghitunganya masih dilakukan oleh LPSK serta ditetapkan oleh pengadilan  




Selanjutnya download disini