Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014

03 November 2015 | Ditulis Oleh : Publisher


Pemenuhan hak-hak korban kejahatan adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Peran hukum tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, namun juga dapat memulihkan hak-hak korban kejahatan yang telah direnggut oleh kejahatan yang dialaminya.

 

Pemenuhan hak-hak korban tindak kejahatan sudah lama diakui oleh Negara Republik Indonesia, sejak Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 diundangkan. Melalui revisi UU 13 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, semakin banyak hak-hak korban tindak kejahatan yang diakui oleh negara.

 

Perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi UU Nomor 31 tahun 2014 adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru diundangkan pada akhir tahun 2014 lalu tersebut juga mencantumkan mengenai tata cara pemberian hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, dan hak atas restitusi.

 

Untuk restitusi, hak atas restitusi merupakan hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya kepada pelaku atau pihak ketiga.

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah menerapkan sejumlah langkah progresif dalam menjalankan tupoksinya.

 

Tidak hanya memberikan hak-hak prosedural, LPSK juga berupaya memberikan layanan yang optimal kepada terlindung atau penerima layanan LPSK, agar mereka mau memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.

 

Dalam satu tahun terakhir, LPSK telah memfasilitasi 708 layanan restitusi kepada korban tindak kejahatan. Untuk memenuhi hak korban atas restitusi, LPSK membantu menghitung jumlah kerugian yang diderita korban sesuai dengan bukti yang ada lalu diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dimasukkan ke dalam tuntutannya yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. Selain itu LPSK juga memberikan 867 layanan pemulihan medis, dan 453 layanan psikologis bagi korban kejahatan sepanjang tahun 2014.

 

Kedepan LPSK terus berupaya mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan, diantaranya dengan rencana membuka kantor perwakilan di daerah-daerah, agar para korban tindak kejahatan yang tinggal jauh dari ibukota, segera mendapatkan layanan dari negara. Tentunya peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang lebih baik ke depannya.

 

Untuk itu, dalam kesempatan ini, LPSK mengucapkan terimakasih kepada Prof. Muladi, Abdul Hakim G Nusantara, Prof. Adrianus Meliala, Supriyadi Widodo Eddyono, Zainal Abidin, Muhammad Irvan Olii, Galuh Wandita, Laetitia Bonnet, Maharani Siti Shopia, Yosep Adi Prasetyo, Rakyan Adi Brata, dan Erasmus Napitupulu, yang telah menyumbangkan pemikirannya bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.

 

Di akhir kata sambutan ini, kami ucapkan selamat menikmati Jurnal Tahun LPSK tahun 2014 ini. Kami berharap, pada masa mendatang, Jurnal LPSK akan semakin berkualitas dan menjadi rujukan ilmiah bagi para pakar hukum dan aparat penegak hukum terkait.

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM

Ketua LPSK

Selanjutnya download disini